Beranda Perkara PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kayun terhadap KPK

PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kayun terhadap KPK

57

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan anggota Polri, Bambang Kayun Bagus PS terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini dibacakan oleh hakim tunggal, Agung Sutpmo Thoba, Selasa 13 Desember 2022.

“Menyatakan praperadilan pemohon (Bambang Kayun) tidak dapat diterima,” kata Agung di PN Jaksel, Selasa (13/12/2022).

Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan Bambang dalam praperadilan tersebut. KPK dinilai telah melakukan penetapan tersangka terhadap Bambang sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut hakim, praperadilan Bambang dianggap sudah masuk ke ranah pokok perkara. Sehingga dengan demikian, kini status Bambang masih tetap menjadi tersangka.

“Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil,” ujar hakim Agung.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat saat pengurusan perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Dia diduga menerima uang miliaran rupiah hingga mobil mewah Toyota Alphard ketika menangani perkara itu.

Kasus perebutan hak ahli waris PT ACM ini ditangani Mabes Polri. Selain Bambang, KPK juga telah menetapkan pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum membeberkan identitas tersangka dari pihak swasta yang dimaksud.

Bambang Kayun pun menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Gugatan itu dia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara yang digugat Bambang berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam gugatannya Bambang menyebut, KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019. Uang itu disebutkan berasal dari Emylia Said dan Hermansyah.

Selain itu, Bambang juga meminta hakim praperadilan untuk memerintahkan KPK mencabut upaya pemblokiran seluruh rekeningnya. Sebab, Bambang mengeklaim telah mengalami kerugian akibat statusnya sebagai tersangka oleh KPK.

Tinggalkan Balasan