varianews.id – Pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya banyak menggelar rapat tanpa mengambil keputusan, dibantah oleh Jusuf Kalla.
Mantan Wakil Presiden Indonesia itu mengatakan, sejumlah keputusan penting di era SBY justru diambil dalam rapat. Salah satunya, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 126 persen, untuk mengurangi defisit APBN pada tahun 2005.
“Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT (bantuan langsung tunai),” ujar Jusuf Kalla, pada Jumat (29/10).
Pria yang biasa dipanggil JK itu mengatakan, hal serupa juga dilakukan di pemerintahan SBY ketika melakukan konversi minyak tanah ke LPG. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Kabinet pada 2006.
Selain itu menurut JK, berbagai keputusan terkait pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas, juga dibahas dan disetujui dalam Sidang Kabinet.
JK menilai, pemerintahan SBY dan Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan dan cara rapat yang jumlahnya hampir sama setiap tahun. Menurutnya, ada keputusan yang diambil di rapat secara langsung saat itu juga. Namun ada pula keputusan yang harus dirapatkan lewat sejumlah pertemuan, sebelum keputusannya itu diambil.
Di era Jokowi, menurutnya JK, banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam berbagai rapat, baik yang bersifat terbatas atau paripurna, yang kemudian membuat setiap kebijakan atau program. Seperti halnya pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 di Indonesia.
Sebelumnya, Hasto melayangkan kritik kepada 10 tahun pemerintahan SBY. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto, ketika bersamaan dengan pujian dari PDIP terhadap pemerintahan di bawah Jokowi.
Menurut Hasto, Jokowi telah menuai banyak pujian di masa tahun ketujuh pemerintahannya.
“Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas), dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10).
“Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, keberhasilan Jokowi antara lain, yakni mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia memuji strategi pemerintah dalam mengatasi pandemi dengan menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan.
“Hal itu tidak mungkin kalau Presiden Jokowi tidak memberikan suatu direction, membentuk tim negosiasi untuk mendatangkan vaksin-vaksin dan bergerak dengan penuh keyakinan,” kata Hasto.
